
Kementerian PKP dan TNI AD kolaborasi bangun rumah untuk prajurit
- Senin, 10 Maret 2025 08:30 WIB
- waktu baca 3 menit

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
“Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.
Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.
“Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya,” ujarnya.
Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.
“Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen,” katanya.
Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. “Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji,” ujarnya.
Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. “Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak,” ujarnya.
Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.
Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.
“Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo,” ujar Ara.
Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.
“Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul,” kata Erwin.
Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.
Baca juga: OJK nilai penerbitan SBN perumahan jadi langkah strategis pendanaan
Baca juga: Wamen PKP sebut perlu ada Bank Tanah khusus untuk sektor perumahan
Baca juga: Menteri PKP: Negara audit pengembang agar MBR dapat rumah berkualitas
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
Komentar
Berita Terkait
Menteri PKP: Logo baru Kementerian PKP bangun semangat dan persatuan
- 21 Februari 2025
Undang Dewa 19, Kementerian PKP pastikan tidak pakai APBN
- 20 Februari 2025
Menteri PKP pastikan penerbitan SBN Perumahan berjumlah besar
- 20 Februari 2025
Wamen Helvy: UMKM lokal perlu dilibatkan dalam program 3 Juta Rumah
- 20 Februari 2025
Rekomendasi lain
Perbedaan KIS dan BPJS kesehatan
- 25 Juli 2024
Lirik lagu Lyodra – “Pesan Terakhir” karya Mario G Klau
- 13 September 2024
Biaya pembuatan paspor naik Desember 2024, ini rinciannya
- 28 Oktober 2024
Keuntungan dan potensi kerugian Indonesia gabung BRICS
- 10 Januari 2025
Profil singkat jajaran direksi baru PT Pertamina
- 5 November 2024
Kapan waktu yang tepat untuk baca niat puasa?
- 28 Februari 2025
Lirik lagu Panbers – “Gereja Tua”, populer dari 1970 hingga kini
- 2 September 2024