Kemenperin perkuat hilirisasi petrokimia dan gas pacu perekonomian

Sabtu, 22 Februari 2025 12:54 WIB
waktu baca 3 menit

Sektor IKFT harus memompa tambahan kontribusi PDB Rp39,77 triliun dengan skenario porsi sektor industri terhadap PDB 18,9 persen

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen memperkuat laju hilirisasi di industri petrokimia dan gas dengan berbagai terobosan kebijakan untuk membantu target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawzier di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal itu dilakukan mengingat sektor petrokimia dan gas memberikan multiplier efek yang besar terhadap sektor ekonomi lainnya.

“Sektor IKFT harus memompa tambahan kontribusi PDB sebesar Rp39,77 triliun dengan skenario porsi sektor industri terhadap PDB nasional sebesar 18,9 persen. Jika target skenario industri berkontribusi sebesar 21,9 persen dari PDB nasional maka sektor IKFT harus memompa tambahan sumbangan Rp46,09 triliun,” kata dia.

Menurut dia, kalkulasi teknokratis ini diambil dari perhitungan awal (baseline) PDB harga konstan tahun 2024 yang sebesar Rp12.920 triliun.

Sehingga, dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan sekitar Rp1.033 triliun yang akan memperkokoh PDB nasional ke angka Rp13.953 triliun.

“Artinya dengan dua skenario di atas kontribusi secara keseluruhan sektor industri nasional harus menambah porsi angkanya masing-masing Rp195 triliun di mana share industri 18,9 persen dan Rp226 triliun jika secara nasional industri mempunyai share 21,9 persen,” ujar Taufiek.

Selanjutnya, ia mengatakan dari sektor IKFT dalam skenario pertama, industri kimia, barang kimia dan farmasi khususnya peran petrokimia dan gas harus memberikan tambahan nilai minimal Rp18,37 triliun hingga Rp21,28 triliun, dan pada tahun 2024 subsektor itu berkontribusi sebesar Rp555,40 triliun.

Menurut Taufiek, hal ini bisa dicapai dengan integrasi kebijakan nasional yang pro industri dari sisi pengendalian impor, kemudahan investasi di hulu, industri antara dan hilir, serta subsidi gas Industri melalui harga gas bumi tertentu (HGBT).

Taufiek menjelaskan untuk kinerja Industri petrokimia secara nasional, memiliki kapasitas produksi olefin dan turunannya sebanyak 9,7 juta ton, produk aromatik dan turunannya sebanyak 4,6 juta ton serta produk C1 (metanol) dan turunannya sebanyak 980.000 ton.

Ia mengatakan seharusnya kemampuan produksi ini mampu melayani kebutuhan nasional namun faktanya utilisasinya masih belum maksimal dan secara nasional impor produk petrokimia di tahun 2023 mencapai 9,5 miliar dolar AS.

“Di sinilah pentingnya instrumen kebijakan integratif dari Kementerian terkait untuk mendorong kemampuan produksi nasional sekaligus memberikan confidence bagi investor yang sudah membangun fasilitas produksinya di Indonesia,” katanya.

Sementara itu peluang investasi di sektor ini sangat besar, misalnya metanol kebutuhan nasional sebanyak 1,6 juta ton, namun yang mampu diproduksi hanya 721.424 ton.

Hal ini yang perlu diarahkan investasi baru dalam pohon industri yang telah dibuat oleh Kemenperin, termasuk pohon industri dari minyak bumi, gas dan batu bara.

“Kami sudah membuat turunan produk dan nilai tambahnya beserta suplai dan demand di dalam negeri,” kata Taufiek.