Jakarta (ANTARA) – Hasil penelitian Climate Rangers Jakarta menyebutkan pelibatan Generasi Z (Gen Z) oleh pemerintah dalam kebijakan iklim hanya tokenisme atau tanpa pengaruh nyata pada pengambilan keputusan.

“Sebanyak 62,4 persen responden melihat bahwa pelibatan orang muda dalam kebijakan iklim masih bersifat tokenisme,” kata Kepala Divisi Riset Climate Rangers Jakarta Dwi Tamara dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Tokenisme sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu kelompok atau komunitas yang terpinggirkan dan hanya sebagai simbol “keadilan” tanpa ada peran yang nyata.

Menurut dia, berdasarkan penelitian yang melibatkan 382 responden Generasi Z di Jakarta, ditemukan bahwa 98,4 persen dari mereka telah mendengar istilah perubahan iklim, tetapi masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai penyebab utama krisis ini.

Ia menjelaskan bahwa sebanyak 37,7 persen responden masih percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh siklus alam, sementara hanya 48,4 persen yang memahami bahwa faktor manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyebab utama.

Baca juga: Peneliti: Masyarakat rentan perlu lebih dilibatkan di kebijakan iklim

“Laporan ini juga mengungkap bahwa 99,5 persen responden telah merasakan dampak perubahan iklim, terutama dalam bentuk cuaca ekstrem,” ujarnya.

Dwi juga menyampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sebagian besar Generasi Z menilai upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim masih belum cukup.

Selain itu, mereka juga memandang bahwa keterlibatan mereka dalam kebijakan iklim masih bersifat tokenisme, tanpa pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan.

Padahal partisipasi orang muda dalam pengambilan keputusan dibutuhkan, karena mereka adalah kelompok rentan dari krisis iklim.

“Hasil studi menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menegaskan pentingnya aspek keadilan dalam upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim,” katanya.

Baca juga: LIPI dorong kebijakan inklusif RAN adaptasi perubahan iklim

Ia menambahkan bahwa mereka menilai ancaman krisis iklim yang terjadi saat ini, pemerintah masih belum berupaya melaksanakan aksi iklim yang ambisius dan berkeadilan.

“Padahal, dampak akibat perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh orang muda. Sebagai contoh, orang muda pesisir kehilangan waktu belajar karena banjir yang sering melanda wilayah mereka atau orang muda dengan penyandang disabilitas sering kali tidak dilibatkan dalam kebijakan dan aksi iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah,” katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025