Anggaran pelayanan publik lainnya juga dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70.800.000

Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

“Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, dengan agenda pembahasan seputar kebijakan efisiensi anggaran.

Baca juga: Ahli: Efisiensi anggaran sistem gempa pengaruhi pandangan global ke RI

Selain itu, kata Dwikorita melanjutkan, anggaran pelayanan publik lainnya juga dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70.800.000.

Dalam paparannya, Dwikorita juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran di BMKG tidak berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja. Anggaran itu tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp847.243.319.

Diketahui, DIPA atau rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 bernilai Rp2.826.897.302.000. Lalu dengan adanya kebijakan efisiensi, ditargetkan pemotongan sebesar Rp1.423.397.000.000. Dengan demikian, pagu anggaran BMKG setelah efisiensi bernilai Rp1.403.500.302.000.

Menurut Dwikorita, pada Selasa (11/2) dengan adanya rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat rekonstruksi efisiensi sehingga pagu anggaran BMKG bisa menjadi Rp1,78 triliun.

Baca juga: BMKG: Cuaca mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan pada Selasa

Ia mengatakan hal tersebut akan dibahas kembali secara mendetail bersama Komisi V DPR selaku mitra BMKG dalam rapat berikutnya.

“Memang benar, baru saja kemarin ada rapat dengan Dirjen Anggaran, sebagaimana kementerian yang lain, memang ada rekonstruksi yang tentunya dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu yang terakhir Rp1,4 triliun kami mendapatkan rekonstruksi menjadi Rp1,78 triliun,” ujar dia.

Ia berharap dengan dukungan Komisi V DPR, rekonstruksi akan segera disahkan secara hukum.

“Semoga saja dengan dukungan Bapak/Ibu (Komisi V DPR), rekonstruksi itu akan segera disahkan secara hukum dan bahkan ditambah,” ujar dia.

Baca juga: Tiga siklon tropis tingkatkan hujan-gelombang laut RI 24 jam ke depan

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025