Presiden telah mewanti-wanti agar BP Haji memberikan kenyamanan bagi jamah, sehingga kami ingin melakukan penguatan kelembagaan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) untuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Menteri PANRB Rini Widyantini berkomitmen membantu membangun tahapan bisnis proses layanan pada masyarakat dalam penyelenggaraan haji.

“Kami siap membantu BP Haji sepanjang memudahkan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa peran Kementerian PANRB adalah memetakan lembaga sesuai kewenangannya agar tidak ada tumpang tindih tugas. Dengan demikian, masing-masing lembaga dapat melakukan perannya dalam pelayanan publik secara optimal dan efisien.

Baca juga: Kemenimipas-BP Haji bersinergi atasi masalah keimigrasian jamaah RI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 154/2024, BP Haji merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BP Haji mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan bahwa pihaknya berupaya mengawal penyelenggaraan haji di Indonesia dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Presiden telah mewanti-wanti agar BP Haji memberikan kenyamanan bagi jamah, sehingga kami ingin melakukan penguatan kelembagaan,” ujar Yusuf.

Baca juga: BP Haji minta masukan PWNU Jatim soal dam dan revisi UU Haji

Adapun saat ini BP Haji telah didukung oleh SDM secara struktural maupun fungsional, serta sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BP Haji. Penguatan SDM khususnya dalam ranah kualifikasi jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja masih perlu dirumuskan lebih lanjut.

Dalam pertemuan tersebut, dirinya menjelaskan strategi BP Haji jelang penyelenggaraan haji tahun 2025.

Pertama, menyusun proses bisnis penyelenggaraan ibadah haji dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Agama, BP Haji, dan instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan.

Kedua, kerja sama dan berbagi sumber daya, baik SDM maupun sarana prasarana. “Kami ingin melakukan harmonisasi hingga institusionalisasi selesai,” pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025