Badan PBB pangkas program kemanusiaan setelah AS hentikan pendanaan

Badan PBB pangkas program kemanusiaan setelah AS hentikan pendanaan

  • Kamis, 30 Januari 2025 04:47 WIB
Badan PBB pangkas program kemanusiaan setelah AS hentikan pendanaan
Ilustrasi PBB /ANTARA/foto-Anadolu/py

Moskow (ANTARA) – Badan-badan bantuan PBB mulai mengurangi program kemanusiaan internasional mereka setelah Amerika Serikat meninjau ulang dan menangguhkan bantuan luar negerinya, sebut laporan The Guardian, Rabu (29/1).

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengirim email kepada para pegawai Badan Pengungsi PBB (UNHCR) yang meminta mereka segera membatasi pengeluaran, termasuk menghentikan pemesanan pasokan baru kecuali untuk keadaan darurat.

Badan tersebut juga diminta membekukan perekrutan, menangguhkan penandatanganan kontrak, dan menghentikan perjalanan udara internasional.

Dilaporkan bahwa AS sebelumnya menyumbang dana sebesar 2,49 miliar dolar AS (sekitar Rp40,49 triliun) kepada UNHCR, atau sekitar 20 persen dari total anggarannya.

Baca juga: PBB minta bantuan luar negeri AS berlanjut di tengah penangguhan Trump

Penangguhan bantuan luar negeri AS selama 90 hari itu telah menyebabkan berbagai lembaga kemanusiaan di seluruh dunia memperlambat operasi mereka dan memberhentikan karyawan, karena harus menyesuaikan diri dengan berkurangnya pendanaan dari Washington.

Presiden AS Donald Trump pekan lalu menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan semua bantuan pembangunan luar negeri baru selama 90 hari sambil menunggu tinjauan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sejalan dengan visi kebijakan luar negerinya.

Sumber: Sputnik-OANA

Baca juga: Trump untuk sementara hentikan bantuan luar negeri AS

​​​​​​​

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Putri Zulhas Bicara Potensi Cadangan Panas Bumi di Indonesia

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, berbicara soal cadangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia. Ia menyebut cadangan energi panas bumi di RI berkisar…

    Persoalan PBI BPJS, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Pembenahan Tata Kelola DTSEN

    INFO NASIONAL – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menanggapi persoalan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sering bermuara pada masalah data. Selly menilai, persoalan tersebut…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *