Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengusut penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan seluas 21 hektare di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yang berada di kawasan laut.

“Kami mendesak pihak terkait untuk segera mengusut penerbitan SHM ini. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural ataupun hukum yang terjadi,” kata Deni dalam keterangannya di Surabaya, Senin.

Menurut Deni, keberadaan SHM di wilayah laut itu menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur dan legalitas penerbitannya.

Ia meminta investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hukum.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi terhadap dokumen pendukung penerbitan sertifikat tersebut.

Menurut dia, perlu evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan geografis seperti abrasi.

“Pemerintah daerah dan BPN harus memastikan kelengkapan data serta memeriksa kondisi terkini kawasan tersebut. Jika lahan tersebut merupakan hasil abrasi maka penerbitan sertifikatnya harus dievaluasi,” ujarnya.

Terkait dengan rencana reklamasi di area tersebut, Deni mengusulkan agar aktivitas tersebut dihentikan sementara hingga ada kajian yang jelas mengenai dampak sosial dan ekologisnya.

“Kami tidak ingin nelayan atau masyarakat sekitar dirugikan akibat reklamasi yang tidak melalui pertimbangan menyeluruh. Begitu pula aspek lingkungan, reklamasi yang tidak sesuai dapat memperburuk kondisi pesisir, termasuk meningkatkan potensi banjir rob,” tuturnya.

Deni berharap investigasi ini segera menghasilkan kejelasan hukum, sekaligus solusi yang adil bagi semua pihak terkait.

Baca juga: Menteri KKP turunkan tim cek SHM di Perairan Sumenep

Baca juga: Pemkab Sumenep bantah instruksikan garap lahan tambak Gersik Putih

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025