KLH mendapatkan laporan dari warga terkait perusakan 40 ribu pohon mangrove

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mendalami dampak lingkungan dari perusakan mangrove dan terumbu karang di Pulau Biawak, bagian dari gugusan Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH Rasio Ridho Sani dalam inspeksi di Pulau Biawak, pada Kamis menyampaikan pihaknya bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan berkoordinasi untuk memastikan dampak lingkungan sekaligus potensi penegakan hukum akibat kegiatan perusahaan tersebut.

“Kita juga bersama-sama dengan para ahli untuk meneliti dampak-dampak kerusakan yang terjadi di reklamasi Pulau Biawak di Kepulauan Pari ini, Kepulauan Seribu. Tentu kami akan mendalami ini, kami akan melakukan langkah-langkah tegas,” kata Rasio Ridho Sani.

Langkah tersebut diambil setelah KLH mendapatkan laporan dari warga terkait perusakan 40 ribu pohon mangrove berusia 3 tahun yang ditanam oleh warga di Pulau Pari untuk mencegah abrasi dan rob di lahan seluas 1,37 hektare.

Tidak hanya membabat mangrove yang baru tumbuh dan merupakan hasil swadaya warga tersebut, PT CPS juga melakukan pengerukan laut di wilayah seluas 62 meter persegi yang menghancurkan ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang dijaga di wilayah tersebut.

“Sekali lagi, tindakan yang kami lakukan ini berdasarkan laporan masyarakat. Kami harus merespon laporan-laporan masyarakat yang terjadi karena negara harus hadir dalam hal untuk melindungi lingkungan dari pencemaran maupun kerusakan,” jelasnya.

Proses pemulihan lingkungan sendiri, jelasnya, masih akan menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Deputi Gakkum KLH, untuk memastikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selain juga mendalami lokasi lain di sekitar gugusan Pulau Pari yang mengalami kondisi serupa.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gakkum KLH Rizal Irawan mengatakan Menteri Lingkungan Hiudp (LH) Hanif Faisol Nurofiq sudah memberikan arahan terkait pemulihan lingkungan di kawasan tersebut.

“Pak Menteri tadi sudah bertanya kira-kira kalau untuk pemulihan perlu berapa ribu pohon. Itu tanda bahwa ada perintah kepada kami untuk menghitung kira-kira berapa kebutuhan mangrove yang harus ditanam,” demikian Rizal Irawan.

Baca juga: KLH segel pembangunan yang rusak mangrove di gugusan Pulau Pari

Baca juga: KPPMPI desak pemerintah utamakan kepentingan lingkungan Pulau Pari

Baca juga: KKP temukan indikasi alih fungsi ekosistem mangrove di Pulau Pari

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025