Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung perusahaan pembiayaan untuk berkolaborasi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna mengatasi berbagai tantangan dalam pembiayaan program tiga juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan di Jakarta, Selasa (14/1) mengatakan implementasi program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi peluang pasar yang potensial bagi lembaga pembiayaan.

Baca juga: OJK: Berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan sudah diaktivasi

Namun, ia menuturkan bahwa kini lembaga jasa keuangan di sektor pembiayaan menghadapi keterbatasan kapabilitas dan modal. Padahal terdapat usulan untuk meningkatkan porsi pendanaan lembaga pembiayaan terhadap Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 25 persen menjadi 50 persen.

“Perusahaan pembiayaan pun didorong untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara lain dengan PT SMF dan BP Tapera dalam rangka penyediaan sumber dana murah jangka panjang untuk mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan,” ujarnya.

Agusman menyampaikan bahwa sepanjang 2022 sampai 2024, BP Tapera telah memberikan pembiayaan FLPP untuk 655.300 unit hunian dengan total nilai Rp76,05 triliun.

Sementara PT SMF telah menyalurkan pendanaan FLPP sebesar Rp26,33 triliun untuk 709.956 unit hunian sejak 2018 hingga 2024.

Baca juga: OJK sebut asuransi program 3 juta rumah bisa jadi bagian dari subsidi

Ia mengatakan bahwa pihaknya mencatat terdapat 50 perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan ke objek-objek terkait perumahan, seperti rumah tinggal, ruko, rukan, dan apartemen, per November 2024.

Namun, ia menyatakan bahwa baru 14 perusahaan pembiayaan yang mendapatkan dukungan dari PT SMF dengan total nilai sebesar Rp3,17 triliun.

“Pembiayaan perumahan memerlukan pendanaan yang stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami mengharapkan perusahaan pembiayaan perlu melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan baik,” ujarnya.

Pembangunan tiga juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan satu juta apartemen di daerah perkotaan dan dua juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Baca juga: OJK sarankan bentuk konsorsium asuransi untuk program 3 juta rumah

Baca juga: OJK: Berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan sudah diaktivasi

Baca juga: OJK: Potensi EBA-SP masih besar untuk dukung pendanaan 3 juta rumah

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025