AHY undang menteri-wamen bahas kebijakan strategis pada 2025

Rabu, 8 Januari 2025 10:59 WIB

Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk juga para wakil menteri, para sekjen dan jajaran eselon 1

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang menteri dan wakil menteri di jajarannya untuk rapat bersama guna membahas kebijakan strategis pada 2025.

AHY di Jakarta, Rabu mengatakan dirinya melakukan rapat bersama lima kementerian yang dibawahinya yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

Ia menyatakan pentingnya mendengarkan paparan dari menteri, wakil menteri, serta para pejabat eselon 1 untuk menyamakan visi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk 2025.

“Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk juga para wakil menteri, para sekjen dan jajaran eselon 1, untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui,” kata Menko AHY.

Dia menuturkan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

“Ada outlook yang harus kita rumuskan bersama untuk 2025, yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus juga kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) diwawancara awak media sebelum rapat terbatas bersama lima kementerian yang dibawahinya di Jakarta, Rabu (8/1/2025). ANTARA/Harianto

Selain kebijakan besar, AHY juga menekankan pentingnya pembahasan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa rapat yang akan dilaksanakan tersebut juga akan mengevaluasi 100 hari masa kerja.

“Nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis, tapi bernilai strategis yang perlu kita bahas,” tutur AHY.

“Karena infrastruktur itu spektrumnya luas bukan hanya yang sifatnya besar ataupun yang megah, tetapi juga banyak infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Kita ingin itu semua mendapatkan prioritas,” tambahnya.

Menurutnya, tantangan anggaran dan pendanaan menjadi pembahasan penting karena selalu ada keterbatasan dalam merencanakan program prioritas yang membutuhkan sumber daya yang optimal.

Oleh karena itu, AHY berharap dengan rapat yang akan dilaksanakan semua kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Kita tahu di masa awal tahun ini kita juga semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constrains selalu ada limitasi dalam hal anggaran, pendanaan dan itu semua juga harus kita pikirkan dengan baik,” kata AHY.

Rapat terbatas itu dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta jajaran sekretaris jenderal, dirjen, staf ahli, dan staf khusus di lima kementerian.