Data tunggal sosial ekonomi bakal coret ASN penerima bansos

Data tunggal sosial ekonomi bakal coret ASN penerima bansos

  • Selasa, 31 Desember 2024 17:02 WIB
Data tunggal sosial ekonomi bakal coret ASN penerima bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Anita Permata Dewi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penggunaan data tunggal sosial ekonomi akan mencoret nama aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

“Otomatis akan tertolak karena ini sudah padan dengan NIK juga, jadi akan tertolak dengan sendirinya,” kata Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya galat (kekeliruan) pada sistem dengan persentase hingga 1 persen.

Antisipasi ini dengan disediakannya jalur untuk melakukan sanggahan bagi pihak-pihak yang namanya dicatut sebagai penerima bansos padahal tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos, dan atau untuk mengusulkan nama yang belum tercatat sebagai penerima bansos padahal berhak atas bansos.

Baca juga: Data tunggal sosial ekonomi pedoman penyaluran bansos tepat sasaran

Baca juga: Mensos: Data tunggal sosial ekonomi akan punya standar lebih jelas

Proses ini bisa ditempuh secara formal melalui kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, Bupati/Walikota, hingga Kementerian Sosial, atau melalui jalur partisipasi masyarakat.

“Jalur partisipasi di mana masyarakat bisa buka cek bansos, kemudian di sana ada usul/sanggah dengan melampirkan beberapa hal yang penting untuk menjadi penguat dari usul maupun sanggahan itu,” kata Saifullah Yusuf.

Badan Pusat Statistik saat ini masih dalam tahap akhir penyusunan data tunggal sosial ekonomi.

“Sekarang ini (penyusunan data tunggal sosial ekonomi) sedang tahap finalisasi. Mulai tahun depan, digunakan,” kata Saifullah Yusuf.

Data tunggal sosial ekonomi nantinya akan menjadi pedoman Kemensos dalam penyaluran bantuan sosial sehingga diharapkan dapat tepat sasaran.

Pihaknya menambahkan nantinya dalam penerapan data tunggal akan menunggu penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan hukum.*

Baca juga: Wamensos: Semua bansos 2025 harus berpatokan Data Tunggal Terpadu

Baca juga: Kemensos susun data tunggal keluarga miskin cegah bansos salah sasaran

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Elite NasDem Respons Deklarasi Partai Gerakan Rakyat

    WAKIL Ketua Partai NasDem Saan Mustopa mengucapkan selamat atas deklarasi organisasi masyarakat Gerakan Rakyat menjadi partai politik pada 18 Januari 2026. Menurut Saan, deklarasi ormas loyalis mantan Gubernur Jakarta Anies…

    Fraksi Golkar MPR Fokus Isu Pendidikan, Obligasi Daerah, Kesejahteraan Rakyat

    Jakarta – Fraksi Partai Golkar MPR RI memaparkan sejumlah kegiatan sepanjang 2025 dengan fokus pada pengembangan di bidang pendidikan. Sementara itu, pada 2026, obligasi daerah turut menjadi perhatian sebagai salah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *