Jakarta (ANTARA) – Walaupun dunia berada dalam masa transisi energi, sektor pertambangan masih menjadi primadona bagi Indonesia. Bagaimana tidak?

Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjabat sebagai Presiden RI menyatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat besar bagi Indonesia, yakni mencapai setidaknya Rp1.800 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Selain itu, Indonesia juga ditasbihkan sebagai salah satu pengekspor terbesar batu bara di dunia.

Dengan total ekspor hampir mencapai 600 juta metrik ton per tahun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa batu bara Indonesia terus diminati oleh pasar internasional, termasuk negara-negara di Eropa.

Meski fokus pada pengembangan energi terbarukan semakin meningkat, Bahlil menyatakan bahwa kontrak ekspor batu bara dengan negara-negara Eropa masih berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan data ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 17 September 2024, sektor pertambangan masih memberi kontribusi yang tinggi. Sektor migas, yang terdiri atas minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam menyumbang 6,16 persen dari total ekspor Indonesia pada Januari–Agustus 2024.

Di sisi lain, sektor pertambangan menempati posisi kedua tertinggi dalam kategori ekspor nonmigas, dengan menyumbang 18,22 persen dari total ekspor Indonesia pada Januari–Agustus 2024.

Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari liku-liku kebijakan pertambangan yang diwarnai capaian hingga polemik. Berikut adalah rangkuman perjalanan sektor pertambangan Indonesia pada 2024.

Keberhasilan mengakuisisi PT Vale Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia pada 26 Februari 2024. Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen.

PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia.

Oleh karenanya, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menekankan bahwa selesainya proses divestasi tersebut merupakan pertanda penting dalam program hilirisasi nikel, terutama untuk memasok kebutuhan nikel pada pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Adapun komitmen investasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencapai Rp178,58 triliun atau 11,2 miliar dolar AS dengan kurs dolar Rp15.944.

Dengan rampungnya proses divestasi tersebut, maka syarat bagi Vale untuk bisa memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUPK) telah terpenuhi.

Pada 13 Mei 2024, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) pun resmi menerima perpanjangan izin operasi untuk periode sampai dengan 28 Desember 2035 setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan IUPK, PT Vale wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut, dalam jangka waktu yang ditentukan.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024