Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus

Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza menyatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah sebaiknya dijadikan proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RAPBN 2026.

Hal tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai target 8 persen dalam lima tahun ke depan sesuai visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ekonomi syariah harus menjadi program unggulan, proyek strategis nasional. Itu tentu dipikirkan apa, apakah destinasi wisata atau kawasan ekonomi khusus,” kata Handi Risza dalam webminar INDEF yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemerintah juga perlu menambah jumlah bank syariah BUMN di Indonesia selain BSI untuk mengoptimalkan layanan jasa keuangan di berbagai sektor prioritas.

Pemerintah juga sebaiknya memberikan insentif yang dapat dimanfaatkan khusus oleh pelaku ekonomi syariah serta memperkuat kelembagaan keuangan syariah.

Menurut dia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia harus selalu mengikuti hal yang menjadi tren di masyarakat, tidak hanya sebatas inisiatif pemerintah.

“Ini perpaduan antara perkembangan di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini dunia akademisi, komunitas, dan juga institusi keuangan, dengan kebijakan pemerintah dalam membuat aturan atau regulasi,” ujar Handi.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan agar ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional serta untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

“Jadi, tidak ada lagi isu dikotomi antara syariah dan non-syariah atau konvensional, tapi ini sudah menjadi sistem tersendiri yang akan memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Handi menyatakan, pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat, baik sebagai nasabah maupun penyedia jasa keuangan, serta segala infrastrukturnya, termasuk regulasi, sarana transaksi, serta lembaga riset keuangan.

Selain itu, skema pembiayaan syariah untuk sektor publik maupun non-publik juga perlu diperluas dan diperdalam, sehingga kompatibel dengan perkembangan sektor pembiayaan saat ini.

“Tentu kita berharap ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi yang menjadikan kita sebagai negara maju,” imbuhnya.

Baca juga: OJK sebut industri keuangan syariah terus melanjutkan tren pertumbuhan
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan syariah September 2024 tumbuh 11,40 persen
Baca juga: OJK terbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024