Medan (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara Penrad Siagian menyebut diperlukan strategi khusus terkait pencegahan di tingkat daerah untuk memutus rantai perdagangan manusia.

“Korban perdagangan manusia ini banyak berasal dari daerah. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam strategi pencegahan, sehingga anak-anak bangsa ini tidak mudah terjerat oleh sindikat,” katanya dalam keterangan yang diterima di Medan, Kamis.

Ia menyoroti perbedaan signifikan antara data pekerja migran yang dirilis oleh Bank Dunia dengan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang menunjukkan potensi banyaknya pekerja ilegal menjadi korban perdagangan manusia.

Data Bank Dunia tahun 2017 mencatat 9 juta warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, sementara BP2MI hanya mencatat 3,6 juta pekerja migran resmi.

Selisih 5,4 juta pekerja tersebut diindikasikan sebagai pekerja ilegal yang rentan menjadi korban perdagangan manusia dan tidak mendapat perlindungan negara.

“Sebanyak 5,4 juta anak bangsa kita ini tidak masuk dalam rekap perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Mereka adalah korban karena tidak tercatat sebagai pekerja migran resmi,” katanya.

Ia menilai, ketidaksesuaian data ini menjadi indikasi lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor informal.

Penrad juga menyoroti celah dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yang belum mencakup perlindungan bagi pekerja informal.

Ia mencontohkan banyaknya kasus pekerja informal yang meninggal dunia, tidak digaji, atau menjadi korban penyiksaan.

“Pekerja migran informal sering kali menjadi korban eksploitasi. Undang-undang harus direvisi agar mereka juga mendapat perlindungan, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari anak bangsa,” katanya.

Baca juga: Kemlu: Akurasi data migrasi dan kasus TPPO jadi tantangan besar
Baca juga: KP2MI: 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural

Pewarta: Juraidi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024