Jakarta (ANTARA) – Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof. Ibrahim mengatakan bahwa kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk mencegah kejenuhan pemilih ke depannya.

“Secara operasional bahwa partai politik, penyelenggara, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja bersama-sama mempromosikan pilkada,” kata Prof. Ibrahim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu, ketika menanggapi menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ketimbang Pemilu 2024.

Baca juga: Komisi II pertimbangkan pemberian jeda pemilu dalam revisi UU Pemilu

Dia menjelaskan bahwa partai politik harus lebih luas lagi memainkan peran sebagai agen edukasi, sosialisasi, dan sarana partisipasi.

“Mengajak konstituen untuk memilih adalah bagian dari caranya menjalankan peran ketimbang sekadar menyandarkan kemenangan pada tim sukses non-partai yang dibentuk kandidat,” ujarnya.

Ia kemudian mengatakan bahwa penyelenggara pemilihan harus lebih kreatif untuk menarik pemilih menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak sekadar mengopi dan menerapkan kembali format kegiatan yang pernah dilakukan.

“KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) harus lebih impresif. Ketimbang konser ratusan juta pakai uang APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), kenapa tidak, misalnya, menyediakan undian berhadiah di setiap TPS (tempat pemungutan suara)? Atau ketimbang menghabiskan dana pilkada untuk workshop (lokakarya) di hotel-hotel, mengapa tidak menyediakan tampilan TPS yang lebih atraktif?” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa pilkada bukan sekadar otoritas penyelenggara pemilihan, sehingga melibatkan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, birokrat, tokoh agama, hingga komunitas diperlukan agar partisipasi pemilih meningkat.

“Semoga meningkatnya angka kaum pasif pada pilkada serentak tahun ini menjadi pelajaran bahwa suksesi kepemimpinan kita belum bisa berhenti pada kata serentak saja. Rentang waktu, status otoritas pemilih, dan pola persuasi terhadap pemilih masih harus diperbaiki,” ujarnya.

Baca juga: Pakar: Penguatan sosialisasi pemilu dapat minimalkan kejenuhan pemilih

Sebelumnya, Anggota KPU RI August Mellaz di Jakarta, Jumat (29/11) mengatakan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di bawah 70 persen. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa angka tersebut masih dapat dikategorikan normal.

Namun, Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu (23/11) mengatakan bahwa lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.

Pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.

Baca juga: Pakar sebut keserentakan pemilihan umum perlu dikaji kembali
Baca juga: Pakar sarankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berjarak dua tahun
Baca juga: Mempertimbangkan jeda dua tahun antara pemilu nasional dan daerah

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024