
Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga
- Senin, 2 Desember 2024 17:05 WIB

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, digabung menjadi satu lembaga.
Menurut dia ketiga lembaga itu perlu digabung dan difungsikan menjadi satu fungsi sebagai lembaga penyiaran yang bisa mempunyai daya saing dengan lembaga penyiaran swasta.
“Ketiga ini perlu digabung sehingga tidak ada redone-done program. Apa yang dilakukan RRI tidak dilakukan TVRI, tapi sepanjang tak digabung maka akan ada redone-done program,” kata Lamhot saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA, TVRI, RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai bahwa penggabungan tersebut perlu dibahas secara detil dalam rapat dengar pendapat selanjutnya. Menurut dia, portofolio ketiga lembaga tersebut juga perlu dikaji karena terdiri dari satu lembaga BUMN dan dua non BUMN.
Jika berbicara mengenai pemberitaan soal kebangsaan, menurut dia, lembaga penyiaran swasta juga melakukannya. Bahkan dalam kunjungan-kunjungan Presiden, sering kali media yang dicari adalah media nonpemerintah.
Maka dari itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah itu harus bisa kompetitif seperti yang dimiliki negara lain. Selain itu, dia mengusulkan lembaga penyiaran itu perlu diberi porsi untuk beroperasi secara komersil.
“Porsinya harus diberi lebih besar ke arah lebih komersil, sehingga bisa lebih adaptif, diberi ruang komersil, sehingga bisa menutup operasional,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir mengaku bakal mengikuti apapun yang nantinya bakal menjadi keputusan pemerintah, khususnya terkait penggabungan tiga lembaga itu.
Baca juga: Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi
Baca juga: LKBN ANTARA rapat dengan Komisi VII DPR RI bahas program kerja 2025
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Komentar
Berita Terkait
Komisi VII DPR RI menyerap aspirasi warga di Desa Wisata Botubarani
- 21 November 2024
Komisi VII DPR RI dukung pengajuan tambahan anggaran Kemenpar
- 21 November 2024
Komisi VII DPR RI tinjau wisata hiu paus di Bone Bolango
- 21 November 2024
Komisi VII kunjungi produsen biskuit PT Mondelez Indonesia
- 21 November 2024
Anggota Komisi VII: Minta penghapusan DAK pariwisata ditimbang lagi
- 21 November 2024
Menpar usul pagu anggaran 2025 kementerian ditambah RP2,254 triliun
- 20 November 2024
Komisi VIII DPR setuju pelibatan TNI/Polri sebagai petugas haji 2025
- 15 November 2024