Sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus terus dilakukan

Sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus terus dilakukan

  • Rabu, 27 November 2024 00:40 WIB
Sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus terus dilakukan
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta berpendapat sosialisasi manfaat jaminan ketenagakerjaan harus dilakukan terus-menerus dan bisa berjalan secara optimal agar para pekerja mengetahui perlindungan atas hak-hak kerja.

“Kami menyampaikan bahwa harus dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait manfaatnya,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Melalui sosialisasi maka partisipasi akan meningkat dan bahkan perusahaan memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi karyawan.

Program-program BPJS Ketenagakerjaan antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Tentunya ini ranah Dinas Ketenagakerjaan untuk memberi imbauan atau seperti apa ke perusahaan-perusahaan atau pekerja,” kata Nova.

Baca juga: Dinas Tenaga Kerja DKI sebut tren PHK pada 2024 alami penurunan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan DKI juga bisa menyosialisasikan kegiatan-kegiatan penyerahan santunan dan perlindungan kepada warga.

Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada peningkatan antusias warga demi mendapatkan perlindungan secara layak.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian menyatakan siap untuk menggiatkan sosialisasi kemanfaatan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Untuk itu, dia membutuhkan dukungan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta agar bisa melaksanakan program secara optimal.

Baca juga: Dana abadi perumahan bisa kurangi kawasan kumuh di Jakarta

Deny menyebutkan, target yang harus tercapai dalam perlindungan masyarakat, sektor formal maupun informal sebanyak 2.749.845 peserta pada 2024. Hingga kini, perlindungan baru menjangkau 2.279.743 peserta.

Ini artinya masih ada 470.102 yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami butuh dukungan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta bagaimana kita bisa menyejahterakan seluruh pekerja sesuai dengan amanah yang diberikan negara,” kata dia.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

  • Related Posts

    Ini komentar Gubernur Kaltara usai tinjau langsung PLBN Long Nawang – ANTARA News

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Komentar Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE. Berita Terkait Video Rampung 2023, Wagub Yansen mengaku bangga…

    Maresca minta penggemar Chelsea percaya dengan metode kepelatihannya

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Liga Inggris Maresca minta penggemar Chelsea percaya dengan metode kepelatihannya Kamis, 17 April 2025 00:38 WIB waktu baca…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *