Harus ada sanksi, enggak boleh lagi itu

Kota Bengkulu (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta agar pelaku kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian erja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dihukum seberat-beratnya.

“Harus ada sanksi, enggak boleh lagi itu. Kita harus cegah sedemikian rupa dan kalau ada harus dihukum seberat-beratnya,” ujar dia saat berada di Kantor Kota Merah Putih, Bengkulu, Selasa.

Untuk itu, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul meminta pihak kepolisian agar memastikan kasus ini yang dilakukan oleh oknum guru PPPK di Kota Bengkulu berinisial MA pada September 2024 harus terus berjalan.

Hal senada juga disampaikan oleh Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu (JPPB) untuk mendesak agar kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk diusut tuntas dan memberikan keadilan untuk korban.

Untuk itu, JPPB meminta agar pihak kepolisian dan kejaksaan terus melakukan penyidikan dan upaya penegakan hukum terhadap korban dengan mengutamakan prinsip pendampingan, pemulihan, dan penegakan hukum berdasarkan perspektif korban.

Serta, meminta pihak pengadilan untuk memberikan putusan sesuai peraturan undang-undang yang memberikan hukuman untuk pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

Sebelumnya, tim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu menangkap MA (31) terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di sekolah dasar (SD) yaitu M (11) yang ada di Kota Bengkulu pada 18 September 2024.

Kasi Humas Polresta Bengkulu Iptu Endang Sudrajat mengatakan bahwa pelaku berprofesi sebagai PPPK di sekolah tersebut.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024