Jakarta (ANTARA) – Kemenko PMK bersama TNP2K menggelar pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa yang merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Jakarta.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar mengatakan dalam pelatihan itu pihaknya akan mengumpulkan informasi terkait kebijakan atau program pemberdayaan perempuan.

“Termasuk tantangan dan strategi implementasinya, peran pemerintah daerah dan desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah,” kata Monalisa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di delapan kabupaten, di antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara.

Baca juga: Ruang Bersama Merah Putih jadi wadah kolaborasi kementerian-lembaga

Baca juga: BNI komitmen dorong pemberdayaan perempuan dan lingkungan inklusif

Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi dalam P3PD, penerima program pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Indeks Desa Membangun (IDM), serta isu pemberdayaan perempuan.

“Semua informasi ini sangat penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat desa,” ujar Monalisa.

Dia menambahkan bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau program yang lebih tajam dan relevan di tingkat desa.

“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas,” kata dia.

Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Merry Efriana, serta perwakilan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri.

Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di desa-desa seluruh Indonesia, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.*

Baca juga: Menteri Arifah harap PP 47/2024 tingkatkan daya saing UMKM perempuan

Baca juga: Kementerian PPPA visitasi fasilitas ruang bermain ramah anak di Madiun

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024